Sistem Pemerintahan Inggris – Inggris merupakan salah satu negara yang pernah menjajah Indonesia sebelum Belanda datang. Pada waktu itu, Inggris menjadi salah satu negara adidaya yang ingin menguasai beberapa negara di dunia. Tentu, hal tersebut bukan tanpa alasan.
Sistem pemerintahan yang cukup baik membuat negara yang satu ini banyak disegani oleh negara-negara lain. Bahkan, sistem pemerintahan Inggris yang digunakan saat ini membuat negara tersebut mampu berkembang cukup pesat.
Negara kesatuan yang terdiri dari Inggris, Wales, Skotlandia dan Irlandia Utara tersebut memiliki bentuk pemerintahan monarki atau kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu. Tak hanya itu, Inggris juga lebih dikenal dengan julukan the Mother of Parlement atau pencetus sistem pemerintahan parlementer.
Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang sistem pemerintahan yang dimiliki oleh negara ini, berikut beberapa poin yang harus Anda ketahui tentang sistem pemerintahan Inggris.
Sistem Pemerintahan Inggris
- British Parlement (Parlemen) merupakan pemegang kekuasaan legislatif
Poin pertama yang bisa Anda ketahui tentang sistem pemerintahan negara ini ialah kekuasaan legislatif yang dimiliki oleh negara tersebut adalah British Parlement. Hal tersebut karena Inggris menganut sistem bicameral yang mana terdiri atas, House of Commons.
Setiap anggota dari House of Commons tersebut dipilih oleh rakyat lewat sistem pemilihan umum yang menggunakan sistem distrik. Untuk masa jabatan yang dimiliki oleh setiap anggotanya ialah lima tahun.
Majelis tersebut dikuasai oleh para partai politik, sebagian besar berasal dari Partai Konservatif dan Partai Buruh, namun tetap ada beberapa partai kecil lainnya.
Sementara itu, House of Lords merupakan badan perwakilan dimana para anggotanya terdiri atas para bangsawan (heredity peers), Uskup Agung Gereja (archbishop) dan beberapa orang yang diangkat karena jasa serta prestasi yang mereka berikan terhadap negara (life peers).
Untuk anggota dari House of Lord ini sendiri, ditunjuk secara langsung oleh Ratu ataupun Raja Inggris.
- Kekuasaan Eksekutif Dipegang oleh Raja/Ratu sebagai Kepala Negara Sedangkan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan
Karena Inggris merupakan negara dengan bentuk pemerintahan kerajaan, maka kepala negaranya adalah Raja/Ratu. Sementara, kepala pemerintahannya ialah Perdana Menteri. Nah, salah satu hal yang cukup unik dari negara dengan bentuk kerajaan ini adalah prinsip yang dimilikinya.
Dimana, prinsip yang dimiliki oleh negara Inggris adalah “The king can do no wrong” berlaku untuk seorang raja atau ratu sebagai kepala negara. Prinsip yang dianut tersebut membuat raja atau ratu tidak bisa diganggu gugat serta tidak bisa dimintai pertanggung jawaban secara konstitusional.
Sedangkan, yang menjabat sebagai kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Dimana, Perdana Menteri ini akan menjalankan berbagai macam tugas kenegaraan sehari-hari dan memimpin suatu kabinet.
Untuk para anggota kabinetnya sendiri terdiri dari para menteri yang umumnya berasal dari The House of Commons, yakni partai yang memenangkan pemilu.
- Pemegang Kekuasaan Yudikatif adalah Supreme of Court of Judicature
Ternyata, sistem pemerintahan Inggris yang dimiliki oleh Inggris cukup menarik untuk diperhatikan. Yang mana, Inggris menciptakan parlemen yang workable, yakni sebuah parlemen yang dipilih langsung oleh rakyat lewat pemilihan umum yang demokratis. Hal tersebut ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Jika diamati, maka sistem pemilihan tersebut sama seperti sistem pemilihan legislatif dan eksekutif yang ada di Indonesia.
Baca Juga: Sistem Pemerintahan China
Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif
Dalam penerapan kekuasaan legislatif, eksekutif serta yudikatif yang ada di sistem pemerintahan Inggris akan dijelaskan lewat pembahasan di bawah ini:
- Parlemen terdiri dari House of Commons serta House of Lords. Untuk House of Commons yang menjadi anggota parlemen terdiri atas dua partai besar. Kedua partai tersebut ialah Partai Konservatif serta Partai Buruh. Nah, bagi partai yang memenangkan pemilu, maka ia bisa membantu kabinet. Sementara itu, partai yang kalah maka ia akan duduk sebagai oposisi.
- Pembentukan kabinet akan dilaksanakan setelah terbentuknya parlemen dari hasil pemilihan umum yang dilakukan. Sebuah kabinet yang terdiri atas para menteri-menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri menjalankan tugas pemerintahan atau telah menyimpang dari kebijakan yang telah dibuat oleh parlemen, maka Perdana Menteri akan mendapatkan “mosi tidak percaya”. Hal tersebut membuat kabinet harus membubarkan diri. Namun, mosi tidak percaya tersebut juga bisa jatuh apabila kabinet tersebut tidak mendapatkan dukungan penuh dari parlemen.
- Jika terjadi suatu konflik antara kabinet serta parlemen, maka raja atau ratu berhal untuk membubarkan
- Badan peradilan ditunjuk oleh kabinet. Akan tetapi, badan peradilan masih mempunyai kebebasan penuh dalam menjalankan tugas peradilan yang harus dilakukannya.
Di atas merupakan beberapa poin yang harus Anda ketahui tentang sistem pemerintahan Inggris. Nah, karena Inggris memiliki sistem pemerintahan parlementer, berikut akan dibahas tentang apa saja kelebihan yang dimiliki oleh sistem pemerintahan parlementer yang satu ini.
Baca Juga: Sistem Pemerintahan Malaysia
Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer
- Kondusif untuk Integrasi Nasional
Ternyata, sistem pemerintahan parlementer ini berguna untuk mempromosikan integrasi nasional di tengah di tengah kekhawatiran akan berbagai macam daerah dan budaya yang dimiliki.
- Fleksibel
Sistemnya yang fleksibel akan mudah digunakan jika terjadi situasi yang berubah ataupun keadaan yang darurat. Bahkan, satu kabinet dapat langsung diganti dengan yang baru untuk mengatasi permasalahan tertentu.
- Cepat Dalam Pengambilan Keputusan
Pada saat partai yang berkuasa mendapatkan dukungan mayoritas di legislatif, hal tersebut membuatnya bisa lebih cepat untuk mengambil suatu keputusan.
- Pemerintahan Rakyat
Hal tersebut karena anggota legislatif merupakan wakil dan rakyat dan pemilihannya pun dilakukan melalui pemilihan umum oleh rakyat.
Bertanggung Jawab dan Bersih
Dewan menteri tidak hanya bertanggung jawab kepada legislatif. Akan tetapi, menteri-menteri tersebut juga bertanggung jawab terhadap tindakan kelalaian serta komisi masing-masing. Menyadari hal tersebut, mereka akan mencoba untuk tetap ‘bersih’.
- Harmoni Antara Eksekutif dan Legislatif
Di dalam sistem pemerintahan parlementer, ada hubungan yang harmonis antara eksekutif dan juga legislatif. Menteri yang berkuasa atau menang dalam pemilihan umum, hal tersebut tidak membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan dukungan serta persetujuan dari legislatif untuk program pemerintah dan kebijakan yang harus dijalankan.
Baca Juga: Sistem Pemerintahan Orde Baru
- Lebih Murah
Sistem parlementer ini hanya memiliki satu tingkat pemilihan sehingga pengeluaran untuk pemilihan umum pun lebih sedikit.
- Kurang Mungkin untuk Menjadi Diktator
Dalam sistem pemerintahan ini terdapat oposisi resmi yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Tak hanya itu, ada pula eksekutif ganda yang memiliki tugas untuk saling memeriksa satu sama lain sehingga mencegah kemungkinan munculnya kediktatoran.
- Loyalitas Pada Negara
Posisi kepada negara dalam sistem pemerintahan tersebut adalah non partisipan. Hal tersebut membuat kepala negara sebagai bentuk perwujudan dari negara-negara bagian. Untuk hal tersebut, masyarakat cenderung lebih setia terhadap kepala negara.
Setiap negara di dunia memang memiliki sistem pemerintahan yang berbeda satu sama lain, Sistem pemerintahan Inggris sendiri merupakan sistem parlementer yang menurut mereka lebih cocok untuk masyarakat Inggris sendiri. Apalagi, berbagai macam kelebihan yang dimiliki oleh sistem pemerintahan ini juga membuat negara tersebut menjadi lebih baik.
