Sistem Pemerintahan China – RRC atau yang lebih dikenal dengan China adalah Negara terbesar keempat di dunia. Pada tanggal 14 Maret 2013 rakyat China menetapkan Xing Jinping sebagai presiden dari sebuah partai komunis di RRC.
Bentuk pemerintahan China sendiri ialah republic dengan sistem demokrasi komunis. Ya di China, partai komunis merupakan yang paling berkuasa. Sementara lembaga Negara tertingginya adalah Kongres Rakyat Nasional dan ini didominasi oleh partai-partai komunis China.
Lalu bagaimana dengan sistem pemerintahan China? RRC ini menjadikan sistem parlementer sebagai sistem pemerintahannya.
Pemerintahan Republik Rakyat China (RRC)
Sistem pemerintahan China dimulai saat Mao Zedong memerintah revolusi komunis yang begitu mencela bentuk pemerintahan kekasiran China terdahulu yang feudal. Deodalise ini menjadikan China berbeda dengan Negara-negara di Eropa, bakan Jepang.
Birokrasi di China sendiri terdiri dari orang terlatih pada tradisi Kong Fu Tze. Oleh sebab itu, para pegawainya dipilih melalui sistem ujian tertentu, sehingga bisa diketahui seberapa besar pengetahuannya tentang Kong Fu Tze.
Mao Zedong ialah orang yang paling kaya dengan banyak warisan serta kontra terhadap kekaisaran. Kekayaan yang dimiliki Mao menjadikannya bisa membawa sistem politik China serta generasi rakyatnya ke arah yang lebih stabil.
Mao menuntut adanya investigasi serta penelitian, akan tetapi mengabaikan kenyataan terhadap paham utopisnya. Ia juga termasuk orang yang intelek dengan pendidikan tinggi.
Baca Juga: Sistem Pemerintahan Orde Lama
Di masa revolusi, ketika perubahan yang dibawa Mao masih terbatas di kawasan pedesaan, ia sudah menekankan adanya penggabungan teori serta praktik. Mao sendiri bukan termasuk orang yang memutarbalikkan teori Marxist, karena menurutnya penganut Marxist ialah orang yang peduli pada revolusi, termasuk dirinya sendiri.
Republik Rakyat China yang resmi diproklamasikan pada 1 Oktober 1949, secara relatif masih Negara dengan sistem politik baru. Pengaruh yang paling besar pada komunisme China ialah lingkungan revolusioner, sejarah Partai Komunis China, dan komunisme Soviet sebelum tahun 1949. Hal ini merupakan fenomena umum pada abad ke 20.
Tradisi politik pra-modern China yang resmi berakhir di tahun 1911 bersamaan dengan runtuhnya Dinasti Ching (Manchu) yang memiliki pengaruh besar terhadap pemerintahan yang sekarang.
Struktur pemerintahan daerah di Negara China pada dasarnya terdiri dari 3 tingkat, yakni provinsi, kabupaten dan juga dasar. Ditambah lagi dengan berbagai unit lain di bawahnya.
Jika dilihat dari sudut pandang warga negaranya, unit yang paling penting ialah unit yang berada di bawah tingkat pemerintahan dasar. Unit ini antara lain meliputi kantor polis, kantor cabang kecil yang dibentuk pemerintahan tingkat dasar serta berbagai unit pemukiman dan juga produksi seperti desa, rukun kampung, toko koperasi pertanian, sekolah, pabrik, dan lainnya.
Selain itu, Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) ialah organ penting ketiga pada struktur politik nasional di China. Organisasi partai menguraikan jika peniruan secara umum di level bawah suatu sistem.
Pada setiap 30 provinsi di Negara China, terdapat 30 komite partai sebagai kepala yang terdiri dari komite tetap serta sekretaris partai. Anggota dari komite tetap mempunyai divisi pekerja yang cukup banyak, semisal cabang tingkat pusat.
Mereka pun melakukan propaganda di tingkat provinsi dan juga organisasi departemen lain, seperti inspeksi disiplin pada tingkat provinsi.
Ada tiga peranan politik penting yang diantaranya adalah kader, aktivis serta anggota partai yang mendominasi kepemimpinan padasistem politik China. Aktivis ialah warga Negara biasa yang tidak memegang jabatan resmi dan juga tidak memiliki kepentingan, inisiatif maupun tanggung jawab khusus.
Sementara kader ialah mereka yang memiliki kedudukan pimpinan resmi pada sebuah organisasi. Biasanya merupakan orang dengan jabatan full-time. Kemudian untuk anggota partai tentunya seperti anggota partai di Negara lain.
Menjadi seorang aktivis biasanya adalah langkah awal untuk proses rekrutmen politik maupun proses menjadi seorang pemimpin politik dan juga sebagai kader maupun anggota PKC baru.
Menurut sistem pemerintahan China, kekuasaan pembuatan keputusan tertinggi ada di tangan Politbiro PKC serta komite tetap. Anggota Politbiro ini akan melangsungkan rapat PKC penting dan tak ada mekanisme teratur yang dapat digunakan oleh orang lain untuk menolak keputusan rapat Politbiro.
Kelompok kecil ini sudah semakin memperluas proses pembuatan kebijakan dengan cara mengadakan pertemuan bersama kelompok elit lain yang mampu memberikan informasi, memperbaiki, mendukung serta mengkritik rencana.
Di akhir tahun 1990, China sempat menghadapi sejumlah penurunan tantangan kebijakan politik, termasuk control pada korupsi, pengaturan ekonomi makro, perpecahan karena masalah sosial, perlindungan HAM, hak milik intelektual, kestabilan Negara serta perlindungan lingkungan.
Sistem politik RCC mempercayakan pelaksanaan peraturan pada berbagai struktur, yang meliputi partai, militer, birokrasi pemerintah serta sistem komunikasi yang dikuasai.
Sementara tiga tema pokok dari revolusi yang dilakukan China ialah kemerdekaatn dan penyatuan bangsa, integritas masyarakat dan Negara, serta pembangunan ekonomi dan social.
Baca Juga: Sistem Pemerintahan Malaysia
Perpindahan RRC ke Taiwan Menjadi Otoritas Taiwan
Republic Tiongkok telah resmi berdiri pada tahun 1912 di Nanking, dengan dipimpin oleh Sun Yat-sen sebagai Presiden Pemerintahan. Sedangkan Pemerintahan Sementaa Republik Tiogkok erada di bawah Konstitusi Sementara Republik Tiongkok.
Di tahun yang sama, pemerintahan RRC dipindahkan ke Beijing dengan dipimpin presiden Yuan Shikai serta masuk berada di bawah penerusnya sebagai pemerintahan China yang disahkan internasional hingga tahun 1928.
Pada periode republika, China memiliki serangkaian pemerintah yang kadang bersaing satu sama lain. Kemudian pada pemerintahan Nasionalisnya, China dipimpin Kuomintang (KMT) yang awalnya dibentuk sebagai pemerintahan militer saingan yang berada di bawah naungan Sun Yat-sen di Guangzhou pada tahun 1917.
Di tahun 1925 Sun wafat da Chiang Kai-shek memimpin Ekspedisi Utara pada tahun 1926 sampai tahun 1928 dengan tujuan menyatukan Negara tersebut kemudian mendirikan ibu kota di Nanjing.
Baca Juga: Sistem Pemerintahan Orde Baru
Pemerintahan ini merah pengakuan diplomatic, akan tetapi tidak mengontrol seluruh kawasan dinasti Qing. Pemerintahan satu partai dirancang berdasarkan tiga prinsip rakyat buatan Sun. ketiga prinsip tersebut disediakan untuk masa peralihan atau pengawasan. Akan tetapi meraih lebih banyak partai politik, termasuk Partai Komunis Tiongkok pada sebuah Front Bersatu di masa perang Tiongkok dengan Jepang pada tahun 1937 sampai 1945.
Perang yang berlangsung kurang lebih 8 tahun tersebut merupakan perang kedua China dengan Jepang. Kemudian di tahun 1947, China menggantikan Konstitusi Pengawasan yang dibentuk pada tahun 1931 menjadi Konstitusi Republik Tiongkok.
Dengan pemerintahan konstitusional baru ini, China berpindah ke Taipei dan Taiwan di tahun 1949. Perpindahan tersebut dikarenakan kehilangan militer pada Perang Saudara Tiongkok. Meski demikian, namun pemerintahan tersebut berhasil menetap di Taiwan dan memegang control atas beberapa kepulauan lain yang meliputi Quemoy, Matsu, Penghu, Itu Aba dan juga Pratas.
Kontrol pemerintah China sudah lama didominasi oleh Kuomintang. Akan tetapi keadaannya berubah ketika Republik Tiongkok berubah dalam bentuk demokrasi multi-partai. Hingga saat ini Republik Tiongkok dikenal menjadi otoritas Taiwan.
Semoga ulasan lengkap di atas bermanfaat.
