Sistem Pemerintahan Orde Baru

Sistem Pemerintahan Orde Baru – Sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang, ternyata Indonesia pernah mengalami beberapa perubahan sistem pemerintahan. Salah satunya ialah era Orde Baru (OrBa) yang berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998.

Nah, sebutan Orde Baru ini merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut masa pemerintahan di Indonesia setelah Presiden Soekarno turun dari jabatannya. Kemudian, Presiden Soekarno diganti oleh Soeharto lewat mandate Supersemar yang masih menjadi kontroversi hingga saat ini.

Mandat tersebut keluar setelah terjadi sebuah peristiwa yang sangat bersejarah yaitu G30 S PKI pada tahun 1965. Sistem pemerintahan Orde Baru merupakan sebuah sistem yang bertekad untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat dan negara berdasar Pancasila serta UUD 1945.

Pemerintahan Pada Masa Orde Baru

Pemerintahan era Orde Baru ini dimulai pada tanggal 23 Februari 1966 hingga 21 Mei 1998 dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sistem pemerintahan yang digunakan pada era Orde Baru ini adalah presidensial.

Sementara itu, bentuk pemerintahannya ialah Republik dengan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi atau undang-undang yang berlaku. Jika dilihat secara sistem, pemerintahan pada era Orde Baru ini tidak mengalami perubahan yang berarti jika dibandingkan dengan era sebelumnya.

Akan tetapi, ada beberapa perbedaan yang diubah karena dianggap menyimpang. Misalnya yaitu jabatan presiden seumur hidup serta belum adanya MPR, DPR, dan DPA yang sah.

Dengan adanya sistem pemerintahan Orde Baru beberapa hal tersebut kemudian di rombak dan diganti dengan kebijakan pemerintah yang berlandaskan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.

Baca Juga: Sistem Pemerintahan Thailand

Beberapa pokok yang tercantum dalam penjelasan UUD 1945 tentang sistem pemerintahan Orde Baru ialah sebagai berikut:

• Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem konstitusional
• Kekuasaan negara tertinggi ada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
• Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi dan berada di bawah MPR
• Menteri adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
• Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
• Kekuasaan yang dimiliki oleh Kepala Negara atau Presiden tidak terbatas.

Ternyata, pelaksanaan dari sistem pemerintahan yang satu ini menyimpang dari pokok-pokok awal. Kekuasaan yang ada di Indonesia waktu itu dipegang secara penuh oleh presiden.

Meski pada awalnya kehidupan demokrasi yang ada di Indonesia mengalami kemajuan, akan tetapi perkembangan dari sistem pemerintahan Orde Baru ini tidak jauh berbeda dengan masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin.

Bahkan yang lebih mengejutkan, pemerintah pernah berniat untuk menjalankan Demokrasi Pancasila dan memutuskan sistem berdasar Trias Politika. Namun nyatanya, hal tersebut tidak dapat berjalan dengan baik.

Sementara itu, era Orde Baru memiliki tujuan untuk bisa melaksanakan Pancasila serta UUD 1945 secara murni dan lebih konsekuen. Hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa peraturan yang membuat UUD 195 menjadi sebuah konstitusi yang sangat sakral. Beberapa peraturan tersebut diantaranya ialah:

• Ketetapan MPR nomor I/MPR/1983 menyatakan bahwa MPR telah menetapkan untuk mempertahankan UUD 1945 dan tidak akan merubahnya.
• Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 mengenai Referendum yang antara lain menyatakan bahwa apabila MPR hendak mengubah UUD 1945 maka rakyat terlebih dulu harus dimintai pendapat melalui referendum.
• UU nomor 5 tahun 1985 mengenai Referendum yang menjadi suatu pelaksanaan dari Tap MPR sebelumnya.

Tak hanya itu, bahkan dalam sistem pemerintahan Orde Baru juga terjadi perampingan beberapa partai politik sehingga hanya ada tiga partai politik saja, yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Perjuangan Indonesia (PDI), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Di dalam pelaksanaannya, Golkar menjadi partai mayoritas yang selalu memenangkan suara pada setiap pemilu. Segala hal yang menunjukan ketidak puasan pun segera langsung diredam.

Nah, dari penjelasan tersebut Anda bisa menyimpulkan bahwa ciri pokok yang terlihat sangat jelas adalah kekuasaan mutlak yang dilakukan oleh pemerintah. Tentu saja, sistem pemerintahan yang ada saat itu menuai banyak kontroversi di Indonesia.

Baca Juga: Sistem Pemerintahan Orde Lama

Kelebihan Sistem Pemerintahan Orde Baru

Dampak positif dari pemerintahan Orde Baru ini ialah adanya kendali penuh di tangan presiden sehingga semua penyelenggaraan dapat dikendalikan dengan baik. Pada akhirnya, akan tercipta sebuah pemerintahan yang solid, stabil dan tidak mudah digoyahkan.

Kelebihan lainnya dari sistem pemerintahan satu ini akan dijelaskan pada pembahasan berikut:

1. Banyak melakukan kerjasama dengan investor asing sehingga pinjaman luar negeri semakin banyak
2. Mensukseskan program nasional yaitu Gerakan Nasional Orangtua Asuh (GN-OTA) dan Gerakan Wajib Belajar untuk seluruh masyarakat Indonesia
3. Situasi keamanan di dalam negeri tetap stabil
4. Sukses dalam mencanangkan program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)
5. Bidang swasembada pangan mengalami kesuksesan sehingga negara dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakat
6. Program pemberantasan buta huruf sukses dilakukan sehingga mengurangi angka pengangguran di masyarakat
7. Kesuksesan dari program keluarga berencana dengan semboyan “Dua Anak Cukup”
8. Angka Gross Domestik Produk Indonesia secara perkapita meningkat hingga lebih dari 1000%.

Baca Juga: Sistem Pemerintahan Korea Utara

Kelemahan Sistem Pemerintahan Orde Baru

Seperti yang sudah diketahui bahwa sistem pemerintahan Orde Baru ini mengalami gejolak politik yang cukup besar di Indonesia. Berikut ialah beberapa kelemahan dari sistem pemerintahan Orde Baru:

1. Kekuasaan Presiden di atas UUD 1945
2. Karena adanya program transmigrasi yang ditetapkan oleh pemerintah hal tersebut menimbulkan kecemburuan penduduk setempat karena tunjangan yang didapat oleh para transmigran cukup besar pada tahun-tahun pertama
3. Kekuasaan terjadi secara satu pihak atau Presiden berkelanjutan (otoriter) serta tidak ada tanda-tanda peralihan kekuasaan
4. Kalangan tentara bahkan ikut mengurusi politik negara dengan Dwifungsi ABRI
5. Kekayaan negara yang dimiliki oleh negara bahkan banyak dikuasai dan dieksploitasi oleh pihak swasta. Kebijakan ekonomi yang ada juga terlalu banyak memihak pada investor asing
6. Sistem keamanan pada waktu itu menggunakan kekerasan apabila ada rakyat yang memprotes kebijakan pemerintah
7. Sistem birokrasi yang ada pada waktu itu semakin berkembang dan dikenal dengan istilah “Asal Bapak Senang” yang diingat sampai saat ini bahkan sangat sulit dihapus dari kebiasaan
8. Salah satu kebijakan politik pada masa orde baru adalah kebijakan pers dikekang
9. Adanya pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat non pribumi
10. Pembangunan di beberapa daerah di Indonesia bahkan tidak merata. Contohnya yaitu di Aceh dan Papua tidak tersentuh pembangunan sehingga menimbulkan pemberontakan di kalangan masyarakat. Hal tersebut juga membuat kesenjangan masyarakat mulai meningkat
11. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di pemerintahan pun semakin berkembang.

Memang, sistem pemerintahan Orde Baru memiliki banyak sekali dampak positif terutama dalam bidang pembangunan. Tak hanya itu, bahkan semua barang yang ada pada waktu itu dijual dengan harga yang relatif murah.

Namun, dibalik semua kelebihan yang dimiliki pada sistem pemerintahan Orde Baru ternyata tersimpan berbagai macam kelemahan yang menjadi kontroversi di masyarakat. Bahkan, untuk melanggengkan kekuasaannya, pemerintah sengaja membungkam mulut rakyat dan juga pers.