Sistem Pemerintahan Amerika Serikat – Tentu Anda sudah tidak asing lagi dengan negara adidaya seperti Amerika Serikat bukan? Presiden Amerika merupakan kepala negara yang sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahan.
Negara serikat atau federal tersebut ialah negara yang berbentuk republic dan memiliki setidaknya 50 negara bagian. Ibukota dari Amerika Serikat berada di Washington DC. Sementara itu, sistem pemerintahan Amerika Serikat adalah presidensial.
Nah, bagaimana cara kerja dari sistem pemerintahan yang satu ini? Untuk jawaban yang lebih lengkap, Anda bisa membaca pembahasan yang akan dijelaskan di bawah ini.
Sistem Pemerintahan Presidensial
Dalam sistem pemerintahan presidensial, pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif terlihat sangat jelas. Pemisahan kekuasaan tersebut dinamakan dengan “Separation of Power Theory” yang mana berasal dari ajaran Trias Politika (Montesquieu).
Ajaran tersebut membedakan kekuasan dalam suatu negara dipisah menjadi 3 cabang kekuasaan. Untuk penjelasannya, Anda bisa mengamati penjelasan berikut;
1. Eksekutif (Kekuasaan yang Melaksanakan Undang-Undang)
Sistem pemerintahan Amerika Serikat yang dianutnya membuat presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepada pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis, sehingga tidak bertanggung jawab kepada kongres.
Akan tetapi, apabila presiden dinyatakan melakukan pelanggaran berat (high crimmines and misdemeasnors) serta kejahatan yakni dengan melawan negara atau hukum, seperti halnya korupsi besar, membunuh, penghianatan maka presiden akan dipecat atau dimakzulkan (impeachment).
Baca Juga: Sistem Pemerintahan di Indonesia
2. Legislatif (Kekuasaan yang Menyusun atau Membuat Undang-Undang)
Kekuasan legislatif ini berada pada parlemen atau yang juga disebut dengan kongres. Untuk kongres ini sendiri, ternyata terdiri atas dua kamar, yaitu Senat dan House of Representatif.
Anggota Senat ialah perwakilan dari tiap-tiap negara bagian. Dimana, perwakilan anggota tersebut diwakilkan oleh dua orang, sehingga jumlah senator yang dimiliki oleh Amerika Serikat ada 100 orang.
Sementara itu, House of Representatif atau di Indonesia dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditentukan berdasarkan jumlah penduduk yang ada.
3. Yudikatif (Kekuasaan yang Mengawasi Pelaksanaan Undang-Undang serta Memberikan Sanksi Bagi Pelanggarnya)
Mengapa harus ada kekuasaan yudikatif dalam suatu pemerintahan? Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang check and balance, sehingga tidak terjadi kekuasaan yang terlalu dominan.
Kekuasaan yudikatif ini dipegang oleh Mahkamah Agung atau yang juga disebut Supreme of Court yang bebas serta merdeka. Tak hanya itu, kekuasaan tersebut juga tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan yang lainnya. Bisa dibayangkan bukan jika tidak ada kekuasaan yudikatif ini dalam suatu negara.
Sistem Kepartaian
Ternyata sistem kepartaian yang dimiliki oleh Amerika Serikat adalah dwipartai. Yang mana hanya ada dua partai dominan yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Kedua partai tersebut tentu akan ikut berpartisipasi dalam setiap pemilu.
Baca Juga: Sistem Pemerintahan China
Sistem Pemilu
Selain sistem sistem pemerintahan Amerika Serikat yang presidensial, negara ini juga menggunakan sistem pemilu yakni sistem distrik. Lalu, apa perbedaan dari sistem pemilu distrik dengan sistem proporsional yang dianut oleh beberapa negara? Pembahasannya bisa Anda simak dalam penjelasan berikut ini:
1. Sistem Distrik
Sistem pemilu distrik merupakan sistem yang dijalankan berdasar lokasi daerah pemilihan dan bukan berdasar jumlah penduduk dari negara tersebut. nah, dari semua calon yang ada, hanya akan ada satu pemenang yang memenangkan pemilihan tersebut.
Hal ini membuat daerah dengan jumlah penduduk yang sedikit akan memiliki wakil yang sama dengan daerah yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak.
Kelebihan dari sistem pemilu distrik:
● Sistem tersebut merangsang terjadinya integrasi antar partai, dikarenakan kursi yang diperebutkan hanyalah satu.
● Perpecahan serta pembentukan partai baru dapat dihambat dengan mudah, bahkan bisa juga mendorong penyederhanaan partai dengan cara natural.
● Distrik merupakan daerah kecil, karenanya wakil yang terpilih akan lebih dikenal dengan baik oleh warga setempat serta hubungan dengan pemilihnya menjadi lebih dekat.
● Sedangkan untuk partai besar, maka akan membuatnya lebih mudah mendapatkan kedudukan mayoritas di parlemen.
● Jumlah partai yang dimiliki oleh sistem pemilu ini terbatas sehingga mudah untuk mencapai stabilitas politik yang lebih baik.
Kelemahan sistem pemilu distrik:
● Partai besar akan lebih mudah berkuasa karena terjadi kesenjangan persentase jumlah suara yang didapat dengan jumlah kursi yang ada di partai politik
● Partai kecil serta minoritas akan mengalami kerugian karena sistem tersebut menyebabkan banyak suara akan terbuang
● Sistem pemilu yang satu ini kurang mewakili kepentingan masyarakat yang heterogen serta pluralis
● Anggota parlemen yang terpilih cenderung akan mengutamakan kepentingan daerahnya sendiri jika dibandingkan dengan kepentingan nasional.
Baca Juga: Sistem Pemerintahan Inggris
2. Sistem Proporsional
Berikutnya ada sistem proporsional yang tentu saja berbeda dengan sistem distrik. Sistem yang satu ini akan melihat jumlah penduduk dan penduduk tersebut akan menjadi peserta pemilu.
Jika wakil yang dipilih oleh pemilih dalam sistem distrik memiliki kedekatan yang baik, hal tersebut berbeda dengan sistem proporsional. Hal tersebut karena wakil rakyat akan dipilih hanya dengan tanda gambar pada kertas suara saja.
Nah, untuk sistem proporsional ini dianut oleh negara yang multipartai seperti Indonesia, Italia, Belanda dan Swedia.
Kelebihan sistem proporsional:
● Setiap suara akan dihitung serta tidak ada yang terbuang, sehingga partai kecil dan minoritas mempunyai kesempatan untuk mendapatkan suara serta menempatkan wakilnya di parlemen. Sistem proporsional tersebut dianggap lebih memihak masyarakat yang pluralis serta heterogen
● Sistem ini dinilai lebih mewakili suara rakyat karena perolehan suara partai sama dengan persentase kursi yang terdapat di parlemen.
Kekurangan sistem proporsional:
● Ada banyaknya partai yang saling bersaing ternyata membuat suatu partai lebih sulit untuk menjadi mayoritas. Hal tersebut menyebabkan sulitnya untuk mencapai stabilitas politik dalam suatu parlemen, dikarenakan partai harus menyandarkan dirinya pada koalisi
● Wakil rakyat yang terpilih kurang dekat dengan pemilihnya, akan tetapi lebih dekat dengan partainya. Hal tersebut membuat dewan pimpinan partai memiliki kedudukan yang lebih kuat untuk bisa menentukan wakilnya di parlemen
● Sistem proportional juga kurang mendukung adanya integrasi partai politik. Jumlah partai yang semakin banyak akan membuat integrasi partai menjadi terhambat.
Tata Cara Pelaksanaan Pemilu di Amerika Serikat:
Karena Amerika Serikat menganut sistem pemilu distrik, maka tata cara pelaksanaan pemilu yang ada di negara tersebut juga akan sedikit berbeda. Dimana, masyarakat menggunakan hak pilihnya sebanyak dua kali. Lalu, bagaimana tata cara pelaksanaan pemilunya?
● Pertama, pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon presiden yang populer
● Kedua, untuk memilih utusan yang mewakili 50 negara bagian yang berjumlah 538 orang, utusan tersebut berhak untuk memilih presiden. Sehingga, pilihan rakyat hanya berguna untuk menentukan popularitas dari kandidat.
Jika diamati dengan baik, sistem pemerintahan Amerika Serikat tersebut sama dengan sistem pemerintahan yang dianut Indonesia. Akan tetapi, ada beberapa hal yang membuat pemerintahan di Amerika Serikat dan Indonesia cukup berbeda. Demikian pembahasan tentang sistem pemerintahan yang dimiliki oleh Amerika Serikat, semoga bermanfaat.
