Perjanjian Linggarjati – Pasca Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, tentu saja perjuangan belumlah usai. Banyak pihak-pihak yang merasa dirugikan karena kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah Belanda.
Indonesia yang menginginkan adanya jalur demokrasi, akhirnya menggelar Perjanjian Linggarjati bersama dengan Belanda. Sayangnya, perjanjian tersebut harus berakhir dengan kejadian yang tidak menyenangkan.
Belanda pada akhirnya melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian tersebut. Berikut adalah sejarah Perjanjian Linggarjati
Latar Belakang Perjanjian Linggarjati
Adanya perjanjian atau perundingan Linggarjati ini dimulai dari kedatangan AFNEI (Allied Force Nethelands East Indies). Tidak datang sendiri, AFNEI pada kala itu diboncengi oleh NICA (Netherland-Indies Civil Administration) memasuki wilayah Indonesia. Tentu saja Indonesia harus menerima kedatangan kaum Netherland, karena pada saat itu Indonesia sedang dalam “status quo” oleh Jepang.
Selanjutnya tepat pada tanggal 29 September tahun 1945, para pasukan yang berasal dari gabungan AFNEI dan sekutu, berencana untuk melucuti tentara Jepang. Ini mengacu pada kekalahan yang dialami Jepang pada kejadian Perang Dunia II.
Rakyat Indonesia yang merasa bahwa Belanda mulai ingin kembali menguasai wilayah Indonesia kemudian merencanakan pertempuran kembali dengan pihak Belanda. Pada tanggal 10 November, perang Indonesia-Belanda akhirnya pecah di wilayah Surabaya. Disusul dengan pertempuran lain seperti Ambarawa, Pertempuran Merah Putih, dan Medan Area.
Tentunya bukan hanya pihak Indonesia yang mengalami kerugian pasca pecahnya berbagai pertempuran, namun juga pihak Belanda. Berdasarkan kesepakatan, kedua kubu akhirnya mencapai hasil untuk menggunakan cara diplomasi untuk memecahkan masalah.
Akhirnya diputuskanlah pihak Pemerintah Inggris sebagai mediator atau penengah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan antara Indonesia-Belanda. Permasalahan yang dimaksud juga mencakup ranah politik dan militer di Asia.
Perundingan yang direncanakan oleh Inggris akhirnya mencapai titik buntu karena pada saat itu Indonesia bersikeras agar Belanda mengakui kepemilikan Indonesia akan Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera. Sementara dari pihak Belanda hanya mengakui Jawa dan Madura sebagai milik dari Indonesia.
Tertanggal 7 Oktober tahun 1946, digelarlah perundingan Indonesia-Belanda dibawah pimpinan Lord Killearn. Perundingan tersebut berujung pada kesepakatan gencatan senjata dan akan dilanjutkan dengan perundingan Linggarjati.
Tempat dan Waktu Perjanjian Linggarjati
Perjanjian atau perundingan Linggarjati yang melibatkan Indonesia dan Belanda, akhirnya digelar. Pelaksanaan perjanjian ini akan ditengahi oleh pihak yang berasal dari Inggris. Perundingan Linggarjati terjadi pada tanggal 11 hingga 13 November tahun 1946. Perjanjian itu sendiri mengambil tempat di Linggarjati, dekat dengan wilayah Cirebon (pada saat itu disebut Cheribon).
Perundingan disepakati terjadi di Linggarjati karena dianggap netral bagi kedua kubu yang terlibat. Kala itu Belanda beserta sekutu sedang menguasai Jakarta, sementara Indonesia berhasil menguasai Yogyakarta. Kendati perundingan Linggarjati dilakukan pada tanggal 11 hingga 13 November, para delegasi telah tiba di tempat perundingan sehari sebelumnya.
Para delegasi dipercaya melakukan pembenaran terhadap isi-isi perjanjian di waktu senggangnya agar kedua belah pihak bisa menemukan titik terang. Besar harapan para delegasi agar Indonesia dan Belanda bisa berdamai. Hasil perjanjian kemudian ditanda tangani pada tanggal 15 November 1947 dan disahkan pada 25 Maret 1947. Pengesahan dilakukan di Istana Negara, Indonesia.
Isi dari Perjanjian Linggarjati
Secara garis besar, perjanjian ini mencakup tentang bagaimana Belanda mengakui wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura sebagai wilayah Indonesia secara de facto. Belanda juga diharuskan untuk meninggalkan wilayah Indonesia pada tempo selambat-lambatnya tanggal 1 Januari tahun 1949.
Kemudian dikatakan bahwa pemerintah haruslah bekerja sama untuk membentuk Indonesia sebagai negara yang memiliki kedaulatan, demokratis dan juga bersifat federal. Semua itu harus mencakup keseluruhan Hindia-Belanda, termasuk juga Kalimantan, Republik Indonesia, dan Timur.
Indonesia pada akhirnya sepakat untuk mendirikan negara RIS (Republik Indonesia Serikat) dan terdiri dari wilayah Indonesia, Kalimantan, dan Timur Besar. Negara RIS harus dibentuk sebelum 1 Januari 1949. Dalam bentuk pemerintahan RIS, Belanda menginginkan pemerintah Indonesia untuk menjadi bagian dari persemakmuran Uni Indonesia-Belanda dengan dipimpin oleh Ratu Belanda.
Kerugian dari Perjanjian Linggarjati
Pada saat perjanjian Linggarjati berhasil untuk disepakati, maka otomatis Indonesia harus menerima beberapa dampak buruk dari perjanjian tersebut. Berikut merupakan beberapa kerugian yang dirasakan oleh Indonesia:
1. Pemerintahan Yang Bergejolak
KNIP kala itu masih menimbang dan terus mengulur untuk menyatakan setuju pada perundingan Linggarjati. Ini dikarenakan KNIP menganggap seluruh hasil dari perundingan akan sangat menguntungkan pihak Belanda. Sementara partai Masyumi PNI dan Tan Malaka mati-matian menentang perundingan tersebut.
KNIP tetap mengesahkan perundingan tersebut pada 25 Maret yang disusul dengan pengunduran diri Hatta sebagai wakil presiden Indonesia. Ini tentunya menyebabkan adanya pergejolakan dalam sistem pemerintahan.
2. Terjadinya Agresi Militer Belanda I
Agresi Militer yang dipimpin oleh Belanda ini diyakini terjadi karena pihak Belanda menganggap Indonesia melakukan tindakan di luar perundingan Linggarjati. Belanda mengakui mengetahui Indonesia mengadakan kegiatan diplomatik dengan negara lainnya.
3. Kritik Yang Bertubi Dari Beberapa Partai
Sebelum pengesahan perundingan Linggarjati, pro dan kontra sudah terjadi dalam pihak Indonesia. Pemerintah Indonesia menuai kritik keras beberapa partai karena menandatangani perundingan tersebut. Partai-partai di Indonesia kemudian menyatakan bahwa pemerintahan Indonesia sangatlah lemah.
Pasalnya, kedaulatan yang dicapai selama ini bukanlah perjuangan yang mudah. Banyak yang dikorbankan dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Pihak pemerintah kemudian menjelaskan penyetujuan perundingan Linggarjati semata-mata untuk mencegah korban jatuh.
5. Indonesia Hanya Memiliki Wilayah Kekuasaan Yang Kecil
Kerugian yang harus diemban oleh bangsa Indonesia selanjutnya adalah kepemilikan wilayah Indonesia yang kecil. Pada saat disetujui perundingan tersebut, Indonesia hanya memiliki kekuasaan atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Disusul oleh Indonesia yang harus bergabung dalam Uni Indonesia-Belanda.
6. Jatuhnya Kepercayaan Parlemen
Selain bergejolaknya sistem pemerintahan Indonesia, disetujuinya perundingan Linggarjati juga menyebabkan jatuhnya kepercayaan parlemen kepada kabinet bentukan Syahrir. Ini tentu merupakan masalah baru yang harus dihadapi kembali oleh Indonesia.
Pada akhirnya Syahir memutuskan untuk mengembalikan mandat ke tangan Soekarno kembali. Jatuhnya kepercayaan parlemen juga menyebabkan bertambahnya alasan melemahnya persatuan dan kesatuan pemerintahan Indonesia.
Pengkhianatan Perjanjian Linggarjati Oleh Belanda
Kendati perjanjian ini sudah mencapai kata sepakat kedua belah pihak, Belanda memutuskan untuk melanggar isi dai perjanjian tersebut. Tepat pada tanggal 20 Juli tahun 1947, pihak Gubernur Jenderal Van Mook mengeluarkan pernyataan bahwa Belanda sudah tidak lagi mengikuti aturan dari perjanjian atau perundingan Linggarjati.
Tercatat tanggal 21 Juli tahun 1947, Agresi Militer I dilancarkan. Pihak Belanda mulai melanggar garis demarkasi, lalu menculik para pemuda Indonesia. Tidak hanya itu Belanda juga mulai menembaki rumah-rumah penduduk Indonesia.
Agresi Milter I dilancarkan Belanda tanpa pemberitaan perang terlebih dahulu kepada pihak Indonesia. Belanda bahkan menangkap para pemuda yang tidak memiliki senjata dan juga anggota Palang Merah kala itu.
Ini menyebabkan rasa jengah bangsa Indonesia dan melawan balik serangan Belanda. Di tengah usaha melakukan diplomasi Perdana Menteri Belanda semena-mena mendukung tindakan agresi militer tersebut dengan alasan Indonesia yang mengkhianati hasil perundingan.
Pengkhianatan Belanda terhadap perundingan Linggajati beserta Agresi Milternya kemudian menjadi permasalahan dalam sidang PBB. Dewan Keamanan kala itu berusaha keras agar terjadinya gencatan senjata antara Indonesia-Belanda.
Demikianlah informasi mengenai Perjanjian Linggarjati yang dipercaya membawa kerugian yang besar bagi bangsa Indonesia dan dikhianati oleh Belanda. Semoga informasi di atas bisa menambah wawasan bagi rakyat Indonesia.
