Sistem Pemerintahan Filipina – Filipina merupakan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dan menjadi anggota ASEAN. Negara yang satu ini juga aktif dalam berbagai kegiatan internasional, baik itu di benua Asia maupun benua lainnya.
Saat ingin mengetahui kondisi suatu negara, tidak lengkap apabila belum mengetahui sistem pemerintahan yang digunakan. Untuk Anda yang ingin mempelajar kondisi negara-negara tetangga maka bisa memulainya dengan sistem pemerintahan Filipina.
Filipina merupakan negara yang memiliki banyak pulau yang berukuran kecil-kecil. Pulau-pulau tersebut berada di Lingkar Pasifik Barat. Untuk lebih mengetahui tentang sistem pemerintahan Filipina secara mendalam silahkan simak artikel berikut.
Sejarah Negara Filipina
Sebelum membahas lebih lanjut tentang sistem pemerintahan Filipina, alangkah baiknya untuk membahas sejarah negaranya terlebih dahulu. Pada awalnya selama 265 tahun negara Filipina merupakan koloni kerajaan Spanyol. Dan selama 77 tahun negara Filipina diangkat menjadi provinsi Spanyol.
Negara kepulauan yang satu ini mendapatkan nama Filipina setelah diperintahkan oleh penguasa Spanyol, Raja Felipe II. Setelah terjadinya perang antara Spanyol dan Amerika pada tahun 1898, negara Filipina akhirnya dipimpin oleh Amerika Serikat.
Dan kemudian menjadi negara persemakmuran Amerika Serikat sejak tahun periode persemakmuran dipotong Perang Dunia II. Saat itu negara Filipina berada di bawah pendudukan Jepang. Kemudian, negara Filipina mendapatkan kemerdekaan secara de facto pada tanggal 4 Juli 1946
Profil Negara Filipina
Filipina merupakan sebuah negara republik yang ada di Asia Tenggara, sebelah utara dari Indonesia dan Malaysia. Filipina adalah negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau. Filipina merupakan negara Kepulauan yang berada di Lingkar Pasifik Barat. Negara ini memiliki 7.107 pulau dengan total luas daratan sekitar 300.000 km2.
Negara Filipina terletak di antara 116o 40` dan 126o 34` Bujur Timur serta 4o 40` dan 21o 10` Lintang Utara. Negara Filipina bagian timur berbatasan langsung dengan Laut Filipina, sebelah barat berbatasan dengan Laut China Selatan, dan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi. Pulau Borneo berada beberapa ratus kilometer di arah barat daya, Taiwan di sebelah utara, Sulawesi di Selatan, dan Palau ada di timur.
Baca Juga: Sistem Pemerintahan Swiss
Politik Negara Filipina
Sistem pemerintahan Filipina yang pertama ialah membahas tentang politik. Negara Filipina menganut sistem pemerintahan parlementer. Dengan menggunakan sistem pemerintahan parlementer maka negara ditata dengan bentuk republik.
Di Filipina, presiden berfungsi sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, serta panglima tertinggi angkatan bersenjata. Dewan Menteri atau Kabinet bertindak sebagai kekuasaan eksekutif dan dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Sedangkan pemegang kekuasaan legislatif adalah Majelis Nasional.
Pemegang kekuasaan Yudikatif di Filipina adalah Mahkamah Agung dengan seorang ketua Mahkamah Agung dan 14 Hakim Agung. Ketua Mahkamah Agung dan 14 Hakim Agung tersebut ditunjuk oleh Presiden.
Presiden Filipina dipilih melalui pemilu untuk masa jabatan 6 tahun, serta sekaligus memilih ketua dan anggota kabinet. Untuk Dewan Legislatif Filipina memiliki dua kamar kongres yaitu:
- Senat, terdiri dari 24 senator yang menjabat selama 6 tahun
- Dewan Perwakilan, terdiri dari tidak lebih dari 250 anggota kongres yang menjabat selama 3 tahun.
Terbentuknya sistem pemerintahan Filipina seperti sekarang ini sebenarnya dilatarbelakangi oleh diterapkannya Republik Demokratis yang diatur dalam konstitusi tahun 1987. Konstitusi tersebut merupakan model konstitusi persemakmuran tahun 1935, dimana Filipina mendirikan sistem pemerintahan yang serupa dengan Amerika Serikat. Konstitusi tersebut mencangkup banyak batasan kekuasaan presiden yang bertujuan untuk penjagaan terhadap kekuasaan otoriter.
Setiap warga negara Filipina yang telah berusia 18 tahun atau lebih dapat memberikan suaranya dalam pemilu yang diadakan untuk memilih pemimpin. Pada saat berlangsungnya rezim Marcos, militer dipolitisi agar kekuasaannya dapat bertahan. Kondisi tersebut menjadikan presiden berpengaruh terhadap militer secara terus menerus. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor stabilitas politik dan pemerintahan yang ada di negara Filipina.
Hubungan Politik Luar Negeri
Pembahasan tentang sistem pemerintahan Filipina yang selanjutnya yaitu hubungan politik luar negeri. Negara Filipina merupakan anggota aktif PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sejak 24 Oktober 1945.
Selain itu, Filipina juga menjadi salah satu dari beberapa negara yang ikut serta dalam mendirikan ASEAN. Negara Filipina juga ikut serta secara aktif dalam organisasi APEC dan Uni Latin. Filipina merupakan negara sekutu Amerika Serikat, akan tetapi juga menjadi anggota Gerakan Non-Blok.
Negara Filipina mengalami sengketa dengan Republik Cina (Taiwan), RRC, Malaysia, dan Vietnam terkait minyak dan gas alam. Minyak serta gas alam tersebut berada di Kepulauan Spratly dan Scarborough Shoa dan dengan Malaysia atas Sabah.
Sultan Sulu yang menerima Sabah sebagai hadiah pada tahun 1703 setelah menolong Sultan Brunei dalam mengalahkan pemberontak. Sultan Sulu telah memberikan Pemerintahan Filipina agar mendapatkan kekuasaan penuh dalam mengklaim wilayah negaranya yang hilang. Bahkan, hingga saat ini Sultan Sulu masih menerima pembayaran “sewa” untuk Sabah yang berasal dari Pemerintah Malaysia.
Baca Juga: Sistem Pemerintahan Korea Selatan
Ekonomi Negara Filipina
Sebagai negara berkembang, maka Filipina terus meningkatkan berbagai infrastrukturnya. Berbagai strategi ekonomi terus dilakukan oleh negara Filipina. Strategi ekonomi tersebut sebagai berikut:
- Peningkatan infrastruktur
- Merombak sistem pajak agar pendapatan pemerintah meningkat
- Deregulasi dan penswastaan ekonomi
- Meningkatkan integrasi perdagangan di wilayah sekitar.
Prospek masa depan ekonomi yang ada di Filipina tergantung pada performa ekonomi dari kedua partner dagang utama, yaitu Jepang dan Amerika Serikat. Selain itu, prospek masa depan ekonomi Filipina juga dipengaruhi oleh administrasi yang lebih terpercaya serta adanya kebijakan pemerintah yang konsisten. Negara Filipina ini juga menjadi anggota Bank Pengembangan Asia.
Geografi Kepulauan Filipina
Kepulauan yang ada di Filipina sebenarnya dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu sebagai berikut:
- Luzon (Region I sampai V + NCR & CAR)
- Visayas (Region VI sampai VIII)
- Mindanao (Region IX sampai XII + ARMM).
Pelabuhan sibuk Manila di Luzon merupakan ibu kota negara dan kota besar kedua setelah kota Quezon.
Baca Juga: Sistem Pemerintahan Kerajaan Mataram
Pembagian Administratif Negara Filipina
Negara Filipina dibagi menjadi sebuah hierarki Satuan Pemerintah Lokal (SPL) dengan Provinsi sebagai satuan utamanya. Seluruh provinsi yang ada di Filipina dikelompokkan menjadi 17 wilayah (regional) yang bertujuan untuk memudahkan proses administratif.
Sebagian besar kantor pemerintah di Filipina memiliki kantor regional yang berfungsi untuk melayani provinsi-provinsi yang ada di dalamnya. Akan tetapi wilayah tersebut tidak memiliki pemerintahan lokal yang terpisah. Kecuali untuk Mindanao Muslim dan wilayah Administratif Cordillera yang memiliki hak otonomi sendiri.
Sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Filipina tersebut sangat efektif bagi kelangsungan pemerintahan yang ada di Filipina, sehingga segala bentuk pemerintahan, kebijakan, dan sebagainya dapat berjalan dengan baik.
Demikianlah ulasan tentang sistem pemerintahan Filipina yang dapat menambah wawasan Anda tentang negara kepulauan yang satu ini. Semoga bermanfaat untuk Anda yang sedang mencari informasi tentang sistem pemerintahan yang ada di Filipina.
