Sistem Pemerintahan Amerika

Sistem Pemerintahan Amerika – Amerika merupakan salah satu negara maju di dunia dengan sistem pemerintahan yang digunakan ialah presidensial. Amerika sendiri merupakan negara dengan bentuk republik dengan memiliki 50 negara bagian.

Negara yang dijuluki dengan Paman Sam ini memiliki ibukota negara di Washington DC. Presiden yang menjabat akan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Dengan sistem pemerintahan Amerika yakni presidensial, hal tersebut membuatnya memiliki pemerintahan yang hampir sama dengan Indonesia. Nah, bagi Anda yang penasaran dengan sistem pemerintahan yang dimiliki oleh negara ini, berikut penjelasannya.

Sistem Pemerintahan Amerika

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa sistem pemerintahan yang digunakan oleh Amerika adalah presidensial. Dengan menggunakan sistem tersebut membuat badan eksekutif, legislatif dan yudikatif terdapat pemisahan yang tampak sangat jelas.

Yang mana, pemisahaan kekuasaan itu sendiri dinamakan dengan “Separation of Power Theory”. Hal tersebut berasal dari ajaran Trias Politika. Ajaran yang satu ini membagi kekuasaan suatu negara dibagi menjadi tiga cabang, yakni eksekutif, legislatif dan juga yudikatif. Untuk penjelasannya Anda bisa menyimak pembahasan di bawah ini:

• Lembaga Eksekutif

Lembaga eksekutif merupakan kekuasaan yang melaksanakan undang-undang. Dengan sistem pemerintahan yang satu ini juga membuat Presiden Amerika menjabat sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan.

Sementara itu, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara demokratis. Para calon presiden dan wakil presiden tersebut akan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Nah, karena presiden dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat, hal ini tidak membuatnya bertanggung jawab kepada kongres.

Namun, jika presiden dinyatakan telah melakukan sebuah pelanggaran berat (high crimmines and misdemeasnors) dan kejahatan melawan negara ataupun hukum, seperti membunuh, penhianatan, korupsi besar maka presiden dapat dipecat dari jabatannya.

• Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif pada sistem pemerintahan presidensial adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat atau menyusun undang-undang. Nah, kekuasaan legislatif ini berada di tangan parlemen atau yang juga disebut dengan kongres.

Parlemen yang ada dalam sistem pemerintahan Amerika terdiri atas dua kamar, yaitu senat dan House of Representatif. Untuk anggota dari senat ini terdiri atas 100 orang senator. Hal tersebut karena masing-masing negara bagian mewakilkan dua orang untuk dijadikan sebagai senat

Sedangkan untuk House of Representatif atau Dewan Perwakilan Rakyat, anggotanya ditentukan berdasarkan jumlah penduduk.

• Lembaga Yudikatif

Yang ketiga ada lembaga yudikatif yang memiliki wewenang untuk mengawasi jalannya undang-undang dan memberikan sanksi bagi orang yang melanggarnya. Adanya lembaga yudikatif dalam suatu pemerintahan memang sangatlah penting. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi kekuasaan mutlak yang dilakukan oleh pemerintah.

Tak hanya itu, dengan adanya lembaga yudikatif ini juga dapat mewujudkan sebuah pemerintahan yang check and balance. Jika di Indonesia kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung, shal tersebut juga sama dengan Amerika. Namun, di Amerika, Mahkamah Agung disebut dengan Supreme of Court.

Lembaga ini bersifat bebas dan merdeka. Artinya tidak mendapat pengaruh dari siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Nah, kira-kira bagaimana jadinya jika lembaga tersebut tidak ada dalam sebuah negara? Ya, tentu akan terjadi kekuasaan mutlak yang dilakukan oleh penguasa.

Baca Juga: Sistem Pemerintahan Perancis

Sistem Pemilu

Meski sistem pemerintahan Amerika mirip dengan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia akan tetapi cukup berbeda dalam sistem politik yang dianutnya.

Terdapat dua jenis sistem politik, yakni sistem distrik dan juga sistem proporsional. Keduanya tentu saja memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Yang mana, Amerika menggunakan sistem distrik sebagai sistem politik yang dianutnya. Sementara itu, sistem proporsional dianut oleh beberapa negara yang multipartai seperti Belanda, Swedia, Italia, Indonesia dan masih banyak lagi.

Lalu, apa perbedaan dari kedua sistem politik tersebut? Berikut ini perbedaan dari sistem politik distrik dan juga proporsional beserta kelebihan dan kekurangannya:

Baca Juga: Sistem Pemerintahan Jepang

1. Sistem Politik Distrik

Sistem politik yang satu ini dijalankan berdasar lokasi daerah pemilihan dan bukan berdasar jumlah penduduk. Dari semua calon yang ada, nantinya hanya akan ada satu pemenang saja.

Sistem politik distrik tersebut membuat daerah dengan jumlah penduduk yang sedikit akan memiliki wakil yang sama dengan daerah dengan jumlah penduduk yang lebih banyak. Lalu, apa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh sistem tersebut?

Kelebihan:

• Jumlah partai yang ada dalam sistem tersebut terbatas, sehingga lebih mudah untuk mencapai stabilitas politik yang lebih baik
• Partai besar akan lebih mudah untuk mendapatkan kedudukan mayoritas di parlemen
• Distrik merupakan daerah kecil, oleh karenanya wakil yang terpilih akan lebih dikenal oleh warga setempat dan memiliki hubungan yang lebih erat
• Perpecahan dan pembentukan partai baru dapat dihambat, selain itu penyederhanaan partai dapat dilakukan dengan cara yang natural
• Sistem ini merangsang adanya integrasi antar partai, karena hanya memperebutkan satu kursi saja.

Kelemahan:

• Anggota parlemen yang telah terpilih akan cenderung mengedepankan kepentingan daerahnya sendiri jika dibandingkan dengan kepentingan nasional
• Kurang mewakili masyarakat yang heterogen dan pluralis
• Partai kecil akan mengalami kerugian karena banyak suara yang terbuang.
• Partai besar menjadi lebih mudah untuk berkuasa sehingga terjadi kesenjangan dalam persentase jumlah suara dengan jumlah kursi yang ada.

2. Sistem Politik Proporsional

Sistem politik yang satu ini tentu memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dimana, pemilu dilakukan berdasar jumlah penduduk yang ada. Akan tetapi, negara yang menggunakan sistem pemilu proporsional ini memiliki wakil yang tidak dekat dengan masyarakat.

Ini karena wakil rakyat hanya dipilih melalui tanda gambar yang ada pada kertas suara. Lalu, apa kelebihan dan kekurangan dari sistem politik tersebut?

Baca Juga: Sistem Pemerintahan Singapura

Kelebihan:

• Lebih mewakili suara rakyat, karena jumlah suara yang diperoleh oleh partai sesuai dengan presentasi kursi yang ada
• Tidak ada suara yang terbuang sehingga memberikan kesempatan bagi partai kecil untuk mendudukkan wakilnya di parlemen
• Cocok untuk tipe masyarakat pluralis dan heterogen.

Kekurangan:

• Kurang mendukung adanya integrasi politik karena jumlah partai yang terlalu banyak
• Wakil rakyat kurang dengan rakyatnya dan lebih dekat dengan partainya. Hal tersebut membuat dewan pimpinan partai lebih mudah untuk menentukan wakilnya di parlemen
• Banyaknya partai yang bersaing ternyata membuat satu partai lebih sulit untuk menjadi partai mayoritas. Sehingga stabilitas politik pun akan sulit untuk dicapai dan partai politik harus menyandarkan diri pada koalisi.

Meski sistem pemerintahan Amerika sama dengan Indonesia, akan tetapi berbeda dalam sistem politik yang dianutnya. Amerika lebih memilih untuk menggunakan sistem politik distrik karena dirasa mampu membuat wakil rakyat lebih dekat dengan masyarakat, sehingga berbagai macam permasalahan dapat teratasi dengan mudah.

Sementara itu, Indonesia lebih memilih untuk menggunakan sistem politik proporsional karena menyesuaikan dengan keadaan masyarakatnya yang heterogen dan pluralis. Setiap negara pastinya memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan keadaan masyarakatnya.